RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILU SERENTAK 2019

Tanggal : 18 Juni 2018 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

Bima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada hari Minggu (17/6/2018) melaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Kalaki Beach Hotel. Acara rapat Pleno Terbuka di hadiri oleh Panwaslu Kabupaten Bima, Polres Kabupaten Bima, TNI, Kepala Disdukcapil Kab. Bima, Pengurus Partai Politik peserta pemilu 2019, Penghubung calon Anggota DPD dan PPK Se-Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten BIma Yuddin Chandra Nan Arif, SH.,MH menyampaikan bahwa Penetapan DPS pemilu serentak tahun 2019 ini berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan ditambah dengan pemilih baru.

Bardasarkan hasil rapat pleno terbuka yang telah dilakukan maka ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Bima sejumlah 364.719  dengan rincian laku-laki 180.356 dan perempuan 184.363 pemilih.”

“terkait dengan data 2.910 pemilih yang tidak masuk dalam DPT pilgub 2018 akan di masukan kembali dalam DPS pemilu tahun 2019. Dan kepada seluruh PPK agar dapat memastikan bahwa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat untuk segera di perbaiki dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebelum di tetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),”ujarnya”.

Pengumuman DPS pemilu serentak tahun 2019 kepada masyarakat mulai tanggal 18 Juni 2018 s/d 1 Juli 2018 melalui papan pengumuman yang akan di tempelkan di masing-masing Desa di Kabupaten Bima oleh PPS.

Dari pengumuman DPS ini diminta kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya kepada PPS tekait kesalahan penulisan ataupun  belum terdaftar dalam DPS maka PPS akan memperbaikinya mulai tanggal 18 Juni s/d 8 Juli 2018.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdulah SH kembali menekankan kepada Disdukcapil  terkait dengan 2.910 yang tidak masuk dalam DPT Pilgub 2018 untuk segera di selesaikan sehingga mereka memiliki hak pilih baik dalam Pilgub maupun dalam pemilu serentak tahun 2019.

“pada pemilu serentak nanti tidak dibicarakan lagi surat keterangan tetapi Pemilih harus dapat menunjukan E-KTP pada saat pemungutan suara, untuk itu saya tegaskan kembali agar Disdukcapil segera menyelesaikan masalah terkait KTP-E,”ujarnya”.

Lebih lanjut ketua Panwaslu Kabupaten Bima mengharapkan kepada semua peserta yang hadir untuk bersama-sama melihat secara jernih terkait dengan data kependudukan ini karena apabila tidak kita tertibkan dari sekarang maka besar kemungkinan mereka tidak memiliki hak pilih dalam Pilgib 2018 dan pemilu serentak tahun 2019 nanti,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima Junaidin, SH.,MH menyatakan bahwa Disdukcapil akan tetap berusaha untuk melakukan pelayanan karena ini merupakan kewajiban kewajiban Disdukcapil untuk memberikan legalitas kependudukan kepada warga masyarakat.”katanya”.