Rapat Pembahasan Draf PKPU

Tanggal : 13 Januari 2015 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

Panda Bima KPU-bimakab.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Mahkamah Agung (MA) RI menggelar rapat koordinasi terkait peraturan KPU mengenai jadwal, tahapan dan program dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang rencananya pada tahun ini akan dilaksanakan secara serentak, Jum’at, (9/1).

Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nursusila, S.Ip.,M.MSip dalam pembukaan Rapat Pembahasan Draf 3 (Tiga) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor yang disampaikan oleh KPU RI yakni Darf Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tentang Pencanolan. Draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tentang Daftar Pemilih dan Darf Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tentang jadwal dan tahapan bahwa tujuan untuk memberi masukan kepada KPU RI lewat KPU Provinsi terhadap Darf Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor. Kita beri masukan berdasarkan pengalaman kita dalam melaksanakan Pemilukada, dimana titik-titik rawan dan yang perlu diatur lebih jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor.

Darf Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor yang dibuat oleh KPU RI ini dalah berdasarkan PERPU NO 1 tahun 2014 “Kita masih menunggu, apakah PERPPU ini akan disetujui oleh DPR atau tidak. Jika disetujui, maka ini adalah perintah undang-undang, maka Kita sebagai penyelenggara Pemilu tentunya harus siap melaksanakannya,” tutur dia.

Dalam rapat tersebut hadir seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bima, Sekretaris dan 3 orang Kasubag yakni Kasuabang Teknis, Kasubang Program dan Data, Kasubang Hukum sementara Kasubang Umum sudah 2 tahun kosong di KPU Kabupaten Bima.

adapaun masukan yang banyak disampaikan dalam rapat tesebut adalah draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tentang Pencalaonan misal pada pasal 94 dimana kalau terjadi pengantian pengurus maka partai politik boleh menganti Calon Bupati/Walikota yang diajukan ke KPU Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa sangat merepotkan dan menjadi salah satu sumber konflik pada Pemilukada.D.ila