PEMBAHASAN ANGGARAN PILKADA TAHUN 2015

Tanggal : 19 Februari 2016 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

Dalam rangka menyamakan persepsi tentang anggaran dana hibah yang dahulunya disebut belanja hibah, sekarang menjadi belanja operasional untuk kegiatan  PILKADA yang bersumber dari  APBD  Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2015, KPU Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima menyelenggarakan rapat koordinasi. Rapat ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2015 bertempat  diruang rapat Bupati Bima yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekertaris KPU Kabupaten Bima sementara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dihadiri oleh Bapak Bupati Bima dan Kabag Keuangan.

Ketua KPU Kabupaten Bima menyampaikan bahwa penghitungan yang riil dan lebih terperinci penggunaan anggaran PILKADA akan dilakukan setelah adanya revisi oleh DPR RI terhadap Undang-undang  nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang  untuk itu pada rapat kemarin disepakati untuk melakukan rapat koordinasi kembali setelah revisi Undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Pada rapat tersebut juga dibahas masalah teknis anggaran berupa penggunaan anggaran PILKADA 2015 dan persiapan Mou dana hibah antara KPU Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah. Dana hibah PILKADA untuk KPU Kabupaten BIma sesuai dengan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bima nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  2015, sebesar 18 Miliyar rupiah.

Lebih lanjut dalam rapat tersebut Bupati Bima menyampaikan apabila dana 18 Miliyar rupiah masih kurang dapat diajukan dalam APBD-Perubahan 2015. Rapat Tersebut juga menyepakati bahwa sebelum penggunaan anggaran ini KPU Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah akan melakukan Konsultasi dengan BPKP, terkait rencana KPU Kabupaten Bima dan Pemerintah Daerah untuk membuat Mou dengan BPKP dalam penggunaan anggaran PILKADA. Hal ini dimaksudkan agar dalam penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien serta yang lebih utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.