MOMENT KEBIJAKAN HUKUM By Yuddin CNA

Tanggal : 28 Maret 2020 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

"Edisi Work from Home"

=====================

 

"Moment Kebijakan Hukum

 

Oleh : Yuddin CNA

Komisioner KPU Kab. Bima NTB

-------------------------------------------------------------

 

Kep. KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 terkait Penundaan beberapa tahapan Pemilihan 2020 :

1. Pelantikan PPS;

2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan;

3. Pembentukan PPDP;

4. Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih...

 

Keputusan ini merupakan Keputusan Hukum yang sangat tepat sebagai upaya pencegahan penyebaran

Pendemi Covid-19.

Langkah konkrit ini, dalam teori perubahan hukum (aspek'' pengubah hukum) telah memenuhi urgensitas kebijakan hukum yang responsif :

  1.     Segi Sosial Budaya ke Indonesia yang kental dengan interaksi kemasyarakatarakatan duduk bersama, gotong royong, dll menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya pencegahan Pendemi Covid-19;
  2.     Segi Politik Hukum dalam perspektif Hukum Pemilu/Pemilihan telah mencerminkan keutamaan hak hidup Warga Negara tanpa menegasi Teori Kedaulatan Rakyat sebagai Roh Dasar Demokrasi dalam Agenda Pemilihan Tahun 2020. Politik Hukum yang secara singkat berarti kebijakan hukum dalam konteks kekinian mempertimbangkan pencegahan Pendemi Covid-19 sangat tepat dalam fungsi legal decision yang tepat;
  3.     Segi Hukum Iptek yang merupakan salah satu pertimbangan aspek pengubah hukum dengan  memaksimalkan fungsi system kerja yang disesuaikan dengan kekinian (work from home) dalam upaya pencegahan ini.

Memanfaatkan digitalisasi Iptek dalam proses pencerdasan informasi bagi setiap Warga Negara untuk lebih melek dengan maksimalisasi edukasi melalui media digital (terutama hoax or not).

 

Next step adalah MOMENTUM...

Langkah konkrit ini akan melahirkan beberapa langkah teknis dalam mengejawatahkan & mengelaborasi

beberapa tahapan penundaan Pemilihan Tahun 2020 dengan beberapa pertimbangan kerja teknis, diantaranya :

  1.        Simulasi kebijakan teknis dalam naskah strategis tahapan pemilihan.

Simulasi opsi tahapan'' yang tertunda dengan pertimbangan kualitas demokrasi, diantaranya :

  1.        Opsi Pemadatan tahapan; akan berdampak pada ketidak efisiensinya kerja, tataran operational penyelenggaraanpun tidak maksimal dengan berbagai kendala teknis, diantaranya fungsi sosialiasi, proses pemutakhiran data, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pencalonan, kampanye, dll semua tahapan ini pasti melibatkan masyarakat & pihak terkait sehingga akan terkendala pada standart pencegahan pendemi Covid-19 demi mengutamakan kesehatan & hak hidup masyarakat luas (social distancing system). Jika opsi ini dipaksakan akan berdampak rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilihan, hilangnya public trust masyarakat, pada lembaga KPU serta yang paling utama adalah tercederainya kualitas demokrasi Indonesia.
  2.       Opsi irisan tahapan, atau opsi kombIndonesiasi pemadatan dan irisan tahapanpun akan berdampak sama dengan opsi pemadatan tahapan pada huruf a di atas.
  3.        Opsi pergeseran tahapan adalah salah satu opsi yang terukur, rasional dan memiliki landasan yuridis dalam mensikapi pemilihan 2020 sebagai upaya pencegahan pendemi Covid-19.

 

  1.        Kebijakan regulasi perundang-undangan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, & mandiri (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945) yang secara “atribusi” (konteks Pemilihan) dalam “klausul tunjuk” UU Pemilihan (UU.1.2015, jo. UU.8.2015 jo. UU.10.2016) memberikan kewenangan untuk mengatur regulasi teknis tahapan penyelenggaraan pemilihan. Norma dalam klausul tunjuk inilah yang menjadi dasar KPU untuk menerbitkan berbagai peraturan & keputusan terkait penyelenggaraan pemilihan, yang dalam konteks ini adalah Keputusan KPU 179 dimaksud.

 

Keputusan KPU ini akan melahirkan berbagai opsi sebagaimana angka 1 di atas. Opsi yang membutuhkan kebijakan pengaturan dalam UU (perubahan UU) atau Perppu adalah opsi angka 1 huruf c terkait “pergeseran tahapan” karena akan berdampak bergesernya tahapan’’ pemilihan lainnya, yang secara otomatis akan berkonsekuensi pada bergesernya hari, tanggal, bulan, dan tahun pemilihan 2020 (diatur dalam Pasal 201 ayat (6) UU.1.2015, jo. UU.8.2015 jo. UU.10.2016) yang menjadi kewenangan mutlak lembaga Eksekutif atau lembaga Legislatif yang harus diatur lebih lanjut dalam perubahan UU pemilihan atau Perppu.

Sebagai referensi, terdapat 23 Negara di dunia yang menunda Pemilu (catatan/data Perludem) baik Pemilu lokal, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun referendum, hal ini ditempuh sebagai upaya pencegahan penularan pendemi Covid-19.

Negara Indonesia sebagai Negara yang telah diakui dan mendapat apresiasi dunia dalam tata kelola, & manajemen kepemiluan yang baik sehingga kualitas demokrasi menjadi lebih bermartabat. Penghargaan & pengakuan dunia ini harus mampu Indonesia pertahanakan demi menjaga marwah Negara dan kualitas demokrasi dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, sesuai kaidah hukum "salus populi suprema lex esto" keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Marcus Cicero). Langkah merevisi UU atau menerbitkan Perppu adalah langkah hukum yang tepat demi keselamatan rakyat ditengah pendemi covid-19 ini.

 

Secara yuridis teoritis, pertimbangan berbagai kebijakan hukum tsbt di atas didasarkan pada 3 (tiga) prinsip fundamental dalam rumusan Pasal 1 UUD 1945 yang menjadi konsep politik hukum (peraturan Perundang-undangan) Nasional di Indonesia :

1. Prinsip negara hukum;

2. Prinsip negara kesatuan dengan bentuk pemerintah republik;

3. Prinsip demokrasi.

Statement akhir edisi ini adalah selaras dengan teori Grad ttg "Moment Perubahan Hukum" :

bahwa "momentum untuk melakukan perubahan hukum dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah sebuah keharusan" (Ahmad Ali : 1996).

 

Semoga bermanfaat…

 

#kpukabupatenbima

#pemilihan2020

#quadrupolitica

#kpumelayani