KUHP WvS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN Telaah Yuridis-Te

Tanggal : 20 Mei 2016 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

KUHP (WvS) DALAM PERSPEKTIF

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN

(Telaah Yuridis-Teoritis Adegium “Lex Specialis Derogat Legi Generalis”)

Oleh :

 

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.MH.

(Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Bima)

(email : ycnakerajaan@ymail.com)

(blogsite : www.republik-ycna.weebly.com)

 

 

Ketentuan pidana/delik Pemilu dan/atau Pemilihan yang terdapat dalam KUHP (WvS) (1) telah di adopsi dalam Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan (Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang), hanya saja Posisi KUHP (WvS) dalam perspektif peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan harus ditempatkan dengan menggunakan adegium lex specialis derogat legi generalis. KUHP (WvS) sebagai payung utama hukum pidana Indonesia harus diposisikan sebagai lex generalis, sedangkan peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas harus diposisikan sebagai lex specialis. Makna hukumnya bahwa keberlakuan peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan adalah bersifat “khusus” dalam penanganan tindak pidana/delik Pemilu dan/atau Pemilihan, sehingga dapat mengenyampingkan keberlakuan KUHP (WvS) yang bersifat “umum”, terkecuali di luar unsur-unsur tindak pidana/delik Pemilu dan/atau Pemilihan yang masuk dalam kategori tindak pidana/delik umum.

Penjabaran argumentasi hukumnya secara normatif adalah dengan melihat ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP (WvS) mengatur bahwa : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”. Pasal 63 ayat (2) KUHP (WvS) ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk, baik ke dalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP (WvS) terkandung adagium lex specialis derogat legi generalis yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna dasar bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general) sebagaimana dijelaskan di atas. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “validity” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Menentukan suatu aturan yang berifat khusus itu (lex specialis, berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasikan sifat-sifat umum yang terkandung dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (lex specialis) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat adressat-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai lex specialis, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (kenmerk) atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (lex generalis) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu (2).

Terkait dengan logika dan konstruksi berpikir yuridis tersebut, Paul Scholten menyatakan bahwa :

Hukum itu merupakan suatu sistem, bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain, bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat “khusus” dapat dicari aturan-aturan “umumnya”, sehingga sampailah pada asas-asas. Tapi ini tidaklah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru (3).

Dalam konteks ini, pandangan tersebut menegaskan bahwa penempatan aturan-aturan yang sifatnya lex specialis (peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau pemilihan) dengan lex generalis (KUHP (WvS)) pada penerapan asas-asas secara normatif, tetapi secara filosofis pada nilai-nilai dasar dan/atau norma dasar tetap memiliki keterkaitan dan hubungan hukum pada penemuan-penemuan hukum yang baru.

Hal tersebut juga menjelaskan bahwa meskipun demikian, KUHP (WvS) dalam posisinya sebagai lex generalis, tetapi KUHP (WvS) merupakan payung utama hukum pidana Indonesia yang telah meletakkan dasar-dasar perumusan tindak pidana/delik (dalam KUHP (WvS) disebut sebagai “kejahatan”) Pemilu dan/atau pemilihan dalam rumusan norma pasal-pasalnya untuk dapat diadopsi dan dielaborasikan lebih lanjut, spesifik, dan terperinci berdasarkan nilai-nilai hukum responsif yang terus tumbuh dan berkembang seiring kemajuan peradaban dan pola pikir masyarakat modern. Hal ini memiliki nilai filosofis dengan doktrin volksgeist yang dicetuskan oleh Friedrich Carl von Savigny (madzhab hukum sejarah) bahwa Hukum tidak dibuat, melainkan timbul dan berkembang bersama masyarakat. Hukum merupakan ekspresi dan semangat jiwa rakyat (volksgeist). Kemudian dalam ilmu hukum modern, doktrin volksgeist digantikan oleh solidaritas sosial (solidarité sociale). Inilah yang menurut Léon Duguit disebut sebagai hukum obyektif (droit objectif) yang merupakan implikasi dari solidaritas sosial. Doktrin tentang volksgeist dan doktrin solidarité sociale adalah variasi dari doktrin hukum yang ada, yang memiliki karakteristik dualisme antara suatu hukum “sebenarnya” dengan hukum positif.

Untuk dipahami secara teoritik, bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam adegium lex specialis derogat legi generalis, yaitu :

  1.          Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
  2.          Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan Ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);
  3.          Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis (4).

Merajut dan membagun konstruksi berpikir hukum berdasarkan uraian-uraian teoritik dan normatif tersebut di atas, maka harus menempatkan hukum sebagai sebuah sistem yang saling komplementer dan harmonisasi dalam melengkapi satu sama lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP (WvS), yang menentukan : “Ketentuan ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Maksudnya adalah ketika di peraturan perundangan-undangan khusus (termasuk peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan) lainnya (lex specialis) tidak mengatur beberapa/sebagian rumusan/klausul ketentuan pidananya, maka dapat diterapkan/dikembalikan ke KUHP (WvS) sebagai lex generalis. Hal ini sebagai bentuk pemaknaan secara yuridis untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam perbuatan-perbuatan konkret. Sehingga, ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP (WvS) memiliki hubungan rumusan norma yang dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan penafsiran sistematik, juga termasuk dalam bentuk penafsiran holistik (5).

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP (WvS) tidak hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit yang dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP (WvS), tetapi juga terhadap hal yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP (konteks peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan) dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh lagi terhadap dihadapkannya dua atau lebih undang-undang di luar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak absah dalam arti tidak lagi valid.

Untuk dapat dipahami secara umum bahwa lex specialis (konteks peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan) bertujuan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam lex generalis (dalam hal ini KUHP (WvS)), namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.

Dari urian-uraian tersebut diatas, dasar logika hukum dalam melihat KUHP (WvS) dalam kacamata peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan adalah berdasarkan adagium lex specialis derogat legi generalis bahwa KUHP (WvS) sebagai payung utama hukum pidana Indonesia harus diposisikan sebagai lex generalis, sedangkan peraturan perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas harus diposisikan sebagai lex specialis, dengan tetap menempatkan hukum sebagai sebuah sistem yang saling komplementer dan berharmonisasi dalam melengkapi satu sama lainnya.

 

 

 

 

 

FOOTNOTE

 

(1)     Lihat tulisan saya “Delik Pemilu dan/atau Pemilihan Dalam KUHP (WvS) yang Diadopsi Oleh Perundang-Undangan Pemilu dan/atau Pemilihan (Sekedar Catatan Singkat Hukum Pidana)” di laman/website KPU Kabupaten Bima : http://kpu-bimakab.go.id/delik-pemilu-danatau-pemilihan-dalam-kuhp-wvs-yang-diadopsi-oleh-perundang-undangan-pemilu-danatau-pemilihan-sekedar-catatan-singkat-hukum-pidana/

(2)     http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/07/asas-lex-specialis-derogat-lege.html

(3)     Muhamad Mujahidin, Aliran-Aliran Hukum, diakses dari http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/, Juni 2012. Lihat juga tulisan saya di Jurnal IUS Magister Ilmu Hukum Universitas mataram (Kajian Hukum dan keadilan) Nomor 1, Vol. 1, Januari-April 2013, Hal., 115-129.

(4)     Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal., 56.

(5)     Uraian tentang penafsiran-penafsiran hukum (termasuk penafsiran sistematik dan penafsiran holistik) dapat dilihat di buku saya Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Khususnya Kejahatan Hacking, Cet. I, Genta Press, Yogyakarta, 2014, Hal., 94-104.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cet. 4, Nusa Media, Bandung, 2009.

http://kpu-bimakab.go.id/delik-pemilu-danatau-pemilihan-dalam-kuhp-wvs-yang-diadopsi-oleh-perundang-undangan-pemilu-danatau-pemilihan-sekedar-catatan-singkat-hukum-pidana/

http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/07/asas-lex-specialis-derogat-lege.html

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Jurnal IUS Magister Ilmu Hukum Universitas mataram (Kajian Hukum dan keadilan) Nomor 1, Vol. 1, Januari-April 2013, Hal., 115-129.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wetboek van Srafrecht (WvS)).

Muhamad Mujahidin, Aliran-Aliran Hukum, diakses dari http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/, Juni 2012.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Yuddin Chandra Nan Arif, Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Khususnya Kejahatan Hacking, Cet. I, Genta Press, Yogyakarta, 2014.