KPU RAPAT KOORDINASI TENTANG PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

Tanggal : 08 Juni 2015 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

Kamis tanggal 4 mei 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima mengadakan rapat koordinasi tentang pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 yang bertempat diruangan ferifikasi KPU Kabupaten Bima, dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Bima, Sekretaris Daerah, Panwaslu, TNI, Polri dan stockholder lainnya yang berkaitan langsung dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman dan kesiapan KPU Kab. Bima sebagai penyelenggara dan instansi lain sebagai pendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, meminta KPU harus mengatur ukuran baliho untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dan melakukan sosialisasi tentang pembuatan baliho supaya efektif dan efisien, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mengharapkan Pemilihan Bupati dan Bupati Bima Tahun 2015 ini dapat berjalan sukses, aman, damai dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membangun Kabupaten Bima.

Pada kesempatan itu Ketua KPU Kabupaten Bima menyampaikankan bahwa saat ini KPU sudah melantik PPK dan PPS untuk membantu KPU dalam membantu KPU melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan, selain itu pada tanggal 3 Juni 2015 KPU telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga KPU dapat melaksanakan pemuktahiran data pemilih.

Pada tanggal 11 -15 Juni 2015 KPU Kabupaten Bima akan menerima penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dengan jumlah dukungan minimal 7,5% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bima yang dibuktikan dengan KTP ataupun identitas lainnya dimana satu orang/satu identitas hanya boleh memberikan dukungan kepada satu Pasangan calon. Ujarnya

Ketika melakukan verifikasi faktual KPU akan dibantu oleh PPK dan PPS diwilayahnya masing-masing dengan mendatangi rumah pendukung calon tersebut untuk menanyakan apakah benar mendukung atau tidak dengan mengisi form dan surat pernyataan bahwa benar-benar memberikan dukungan atau tidak.

Bagi PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati maka PNS tersebut harus mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemiolihan, hal lain yang menjadi perhatian, bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tidak memiliki Hubungan darah dengan Petahana atau Hubungan sebagai Suami/Istri . Katanya

Kepala Kesbanglinmaspol Kabupaten Bima, KPU harus melaksanakan sosialisasi mengenai Pencalonan terutama isu mengenai Petahana karena itu menjadi isu yang hangat pada saat pencalonan, KPU juga harus melakukan koordinasi dengan masing-masing tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk meminimalkan konflik yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Menurut Ketua pengadilan Negeri Bima bahwa surat keterangan tidak memiliki tanggungan Hutang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tetapi Pengadilan Negeri tetap meminta surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan Hutang dan Pailit kalaupun ada tanggapan dari masyarakat akan ditindaklanjuti.

Ketua Pengadilan Agama Raba Bima, mengenai masalah pengunduran diri PNS meminta KPU menjelaskan Terkait undang-undang tentang pengunduran diri, agar calon tersebut siap dengan segala Konsekuensinya dan disediakan Formulir tentang pernyataan mengundurkan diri, sementara.

Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, menurut Panwaslu Kabupaten Bima sebaiknya di awasi dengan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa PNS tidak boleh terlibat Kegiatan Politik praktis dan bahkan sebagai Calon kecuali orang tersebut sudah mengundurkan diri dari PNS.

Sebagai kelengkapan administrasi maka calon Bupati dan Wakil Bupati harus melampirkan SKCK yang diterbitkan oleh Polres Setempat, diform tsb mengetahui Lurah atau Kepala Desa setempat, sementara itu Kapolres akan berkoordinasi dengan LP agar bisa diberikan data terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masih menjalani hukuman atau yang sudah selesai menjalani hukuman.

Pada saat pencalonan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, pada prinsipnya Ketua IDI Cabang Bima siap melaksanakan pemeriksaan tetapi karena adanya keterbatasan ahli neorologi, jantung dan lainnya sebaiknya pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh IDI wilayah. Ujar Ketua IDI.

Menghadapi tahapan pemuktahiran data pemilih, Dinas Disdukcapil menyatakan bahwa data penduduk masih ada yang harus dibersihkan karena data ganda dan lainnya, karena ada daerah transmigrasi dan daerah terpencil yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena banyak transmigran dan daerah terpencil yang tidak memiliki NIK sehingga perlu dilakukan verifikasi lagi agar data menjadi valid dan disandingkan dengan DPT saat Pilpres 2014.

Sebelum acara di tutup Ketua KPU Kab. Bima, Siti Nursusila, S.Ip.,M.Msip membagikan buku profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dan Buku laporan Pemilu Tahun 2014 kepada seluruh undangan yang hadir.