KPU KABUPATEN BIMA GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN USULAN DAPIL ANGGOTA DPRD KAB. BIMA DALAM PEMILU 2019

Tanggal : 07 Februari 2018 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

Kpu-Bimakab.go.id, -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, melakukan uji publik  rancangan usulan  daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum 2019 mendatang  dengan menghadirkan, pimpinan partai politik peserta Pemilu 2019,serta Organisasi Kemasyarakatan setempat. Uji publik digelar di Aula Rumah Makan BBA Dorobelo Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Rabu (07/2) siang tadi. 

   Pihak Pemkab Bima diwakili Oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bima Amar Ma’ruf, SH.,dan Dedi Ardiansyah, S.STP dari Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Bima, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, H. Syamsuddin, dari Disdukcapil Kabupaten Bima Arifuddin, SE, Dari Kesbangpol Kabupaten Bima Syahruddin,SH, Hadir pula Ibu Rumfida dari Koalisi Perempuan Indonesia.  Lima orang komisioner KPU Kabupaten Bima hadir dalam pelaksanaan uji publik  yakni, Drs. Muhamad Taufik, Muhamad Waru,SH.,MH., Arifudin, SH , Zuriati, SP, yang dipimpin langsung oleh Yuddin Chandra Nan Arif, SH.,MH selaku Ketua KPU Kabupaten Bima.

 

Adapun komposisi dapil yang disetujui oleh mayoritas peserta  yang hadir dalam gelaran uji publik tersebut, untuk segera diusulkan ke KPU RI, adalah untuk dapil  I  tujuh (7) kursi,  dapil II lima (5) kursi, dapil III empat (4) kursi, dapil IV sembilan (9) kursi, dapil V sembilan (9) kursi dan dapil VI delapan (8) kursi.

 

 Wilayah Kabupaten Bima memiliki alokasi 45 kursi DPRD. Pembahasan utama dalam uji publik itu adalah pemekaran di Dapil I (satu) menjadi 2 Dapil yang sebelumnya di dapil I terdapat 6 Kecamatan yaitu Tambora, Sanggar, Donggo, Soromandi, Bolo, Madapangga dipecah menjadi Dapil I (Bolo dan Madapangga) dan dapil 2 (Tambora, Sanggar, Donggo dan Soromandi).

“Kami tidak mengubah secara drastis karena perubahan ini tetap berpijak pada regulasi yang berlaku, dalam hal ini Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kab/Kota dalam Pemilu,Keputusan KPU No. 13/PL.01.3-Kpt/KPU/I/2018 Ttg Jmlh Penduduk Kab./Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kab/Kota Dlm Pemilu thn 2019. serta prinsip-prinsip penyusunan dapil,”ujar Kepala Divisi Teknis KPU Kabupaten Bima, Zuriati, SP.

Zuriati mengatakan, “prinsip-prinsip tersebut adalah,   kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, proporsionalitas( Prinsip memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil), Coterminus (dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar yaitu Dapil DPRD Provinsi); Kohesivitas ( Prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi social budaya adat istiadat dan kelompok minoritas); integralitas wilayah, sekaligus kesinambungan dengan Pemilu sebelumnya.”