KPU Kabupaten Bima Gelar Bimtek Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tanggal : 11 Mei 2018 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

KPU Kabupaten Bima Gelar Bimtek Kode Etik Penyelenggara Pemilu Panda-Bima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Penanganan Pelanggaran Pemilu untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bima. Kegiatan yang digelar di aula Hotel Kalaki Beach, Jumat (11/5/2018) turut dihadiri Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH yang juga menjadi narasumber kegiatan. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Bima. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan Ketua KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH MH mengatakan, tujuan digelar kegiatan Bimtek Kode Etik yaitu untuk penguatan internal kelembagaan penyelenggara Pemilu yang berkaitan persoalan pelanggaran kode etik karna persoalan pada penyelenggara pemilu sangat komplit terutama pelanggaran terhadap asas-asas pemilu. "Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat internal kelembagaan. Kami ingin memperkuat roh penyelenggara pemilu dan marwah penyelenggara pemilu," katanya. Melalui kegiatan ini diharapkan akan ada pemahaman PPK tentang pelanggaran kode etik dan pelanggaran pemilu. Dimana kode etik itu adalah suatu kesatuan landasan moral, etis dan filosofi yang menjadi pedoman bagi pelaku penyelenggara pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. "Atas terselenggaranya kegiatan ini diharapkan kepada anggota PPK yang hadir dapat mendengarkan dan mecermati dengan baik setiap materi yang diberikan oleh para narasumber sebagai bekal dalam pelaksanaan pemilu," harapnya. Di tempat yang sama Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH mengingatkan kepada penyelenggara pemilu terutama anggota PPK agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu agar tetap berpedoman pada kode etik, asa pemilu dan prinsip penyelenggara seperti yang tertuang dalan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam melaksanakan kegiatan pemilu, penyelenggaraan harus mengedepankan prinsip dasar dan etika dalam melaksanakan semua tahapan pemilu," kata pria yang akrab disapa Ebit ini. Lebih lanjut, Ebit mengatakan, setiap pelanggaran pemilu jelas ada sanksi hukumnya baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administrasi dan pelangaralan tindak pidana pemilu. "Untuk itu, penyelenggara pemilu tidak boleh memberikan pandangan di luar ketentuan peraturan yang berlaku karna penyelenggara pemilu harus berpedoman pada aturan yg berlaku," tegasnya. Acara yang dihadiri oleh 90 orang anggota PPK di 18 kecamatan se Kabupaten Bima ini berlangsung khidmat dan tutup secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bima sekitar pukul 15.30 Wita.