KONSEP SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA DALAM SUKSES ZONA AMAN PEMILIHAN BUPATI DAN

Tanggal : 23 November 2016 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

KONSEP SOSIALISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

DALAM SUKSES ZONA AMAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

(Teoritis & Aplikatif)

 

Oleh :

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, S.H.M.H.

(Divisi Hukum)

MUHAMAD WARU, S.H.,M.H.

(Divisi SDM & Parmas)

 

  1.        Konsep Sosialisasi

Sosialiasi dalam konteks Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sarana penting dalam meyampaikan informasi dan komunikasi kepada siapapun (personal/khalayak umum) sebagai bentuk instumen yang melekat dalam prinsip demokrasi partisipatif yang terbuka dengan bermuara pada nilai dasar kedaulatan rakyat dalam Pemilu/Pemilihan. Nilai dasar tersebut diterjemahkan dalam tujuan sederhana dari penyampaian informasi dalam sosialisasi Pemilu/Pemilihan yaitu seluk beluk hak konstitusional setiap warga negara (the citizen’s constitutional rights) yang salah satu klasifikasinya melekat hak politik warga negara (the citizen’s political rights) yang mencakup hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih(right to be elected) melalui proses demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Nilai-nilai dasar kedaulatan rakyat dalam Pemilu/Pemilihan secara umum meliputi nilai filosofis, nilai sosial, nilai yuridis, dan nilai politik yang merupakan nilai-nilai yang masih bersifat abstrak, yang perlu dijabarkan lebih konkrit dan praktis dalam tujuan penyampaian informasi dan komunikasi dalam konsep sosialisasi tersebut. Hal inilah yang telah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima (KPU Kabupaten Bima) dalam sosialisasi sukses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan bertitik pangkal pada “konsep komunikasi persuasif”, baik secara “langsung personal/khalayak” maupun secara “kelembagaan” dalam penyampaian informasi dan komunikasi dalam konsep sosialisasinya.

Konsep komunikasi persuasif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima tersebut menggunakan pendekatan :

  1.         Mandiri-Struktural/Hierarkis (KPU Prov. NTB, KPU Kab. Bima, PPK, PPS, dan KPPS).
  2.         Horizontal Kemitraan (KPU Kab. Bima dengan Pemda Kabupaten Bima, Panwaslih, LSM/NGO’s, Perguruan Tinggi, SMU/SMK, TNI dan Polri, para stakeholder, Media Cetak, & media Elektronik, dll).

Pendekatan tersebut diejawantahkan lebih lanjut dengan metode-metode sosialisasi yang disesuaikan dengan kategorisasi masyarakat pemilih di Kabupaten Bima, sebagai berikut :

  1.          Pemilih Pemula, menggunakan metode dan strategi edukatif yang bersifat formal dan non formal, seperti; menjadi Pembina Upacara pada SMU/SMK, sisipan materi pada mata pelajaran PKn, kelompok belajar “Komunitas Muda Demokrasi Mencari Teman di TPS” di luar sekolah, media facebook (fb) “Komunitas Muda Mencari Teman di TPS”.
  2.         Pemilih Awam dan Lanjut Usia (Lansia), menggunakan metode dan strategi sosio-kultural daerah Kabupaten Bima (kearifan lokal), khususnya budaya dan adat istiadat seperti; penyampaian pesan-pesan Pemilu/Pemilihan melalui acara budaya rakyat “Biola Ketipu”, nonton Layar Tancap Pemilu/Pemilihan ala Bima yang dipadukan dengan budaya rakyat “Gentao”, “Taji Tuta”, “Tari Buja Kadanda”, yang semuanya bertemakan Pemilu/Pemilihan termasuk disisipkan pesan Pemilu/Pemilihan melalui kebiasaan masyarakat desa “Mbolo Kampo ra Mporo”, “Mbolo Weki Nika”, kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat setempat seperti; lain “Do’a Wura Bola”, “Do’a Kahampa Nika”.
  3.          Pemilih Disabilitas, menggunakan metode dan strategi edukasi khusus seperti kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Khusus (SLB) sebagaimana pendekatan Horizontal Kemitraan tersebut di atas.
  4.         Pemilih Cerdas dan Kritis, menggunakan metode dan strategi :

1)       Science and tegnologi information (IT), seperti; facebook (fb), rubrik tanya jawab dan diskusi online.

2)       Diskusi yang sifatnya Diskusi ala Mbojo seperti; Diskusi Pemilu/Pemilihan dari perspektif Keagamaan “Fi Tua”, Diskusi Pemilu/Pemilihan dari perspektif Sosial Politik “Dana Mbojo Dana Mbari”.

Berbagai pendekatan dan metode yang diuraikan di atas, dirasakan cukup efektif ketika diaplikasikan oleh KPU Kabupaten Bima dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015. Hanya saja berbagai kendala dan hambatan yang menyebabkan belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam Pilkada Tahun 2015 (70,18 %) dibandingkan dengan Pilkada Tahun 2010 (84,73 %), bukan semata-semata kurang intesifnya atau kontinyu dalam kegiatan sosialisasi, melainkan dominan disebabkan oleh dinamisasi peradaban (karakter, perilaku dan pola Pikir) masyarakat Bima yang berbanding lurus dengan berbagai instrumen dan tata cara politik lokal Bima serta sikap apatisme sebagai fakta logis yang dalam perspektif mereka (sebagian Masyarakat Pemilih) bahwa hak untuk memilih (right to vote) tidak memiliki konsekuensi hukum secara langsung bagi mereka jika mereka tidak menggunakan hak tersebut, dalam artian ini hanyalah hak (terserah pada subjek mau menggunakannya atau tidak), bukan suatu kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum secara langsung bagi mereka. Hal ini akan tetap menjadi “Pekerjaan Rumah” bagi KPU Kabupaten Bima kedepannya untuk mencari dan menemukan konsep baru yang tepat untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pemilih.

Tetapi dibalik kendala dan hambatan tersebut terdapat hikmah dari kontinyu, tepat sasaran dan efektifnya konsep sosialisasi yang diaplikasikan secara intens oleh KPU Kabupaten Bima, karena mampu mengubah sikap temperamental ketimuran yang melekat pada Masyarakat Bima, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 berjalan dengan sukses, aman, dan legitimate (meskipun terdapat kendala-kendala kecil yang dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana (ranah hukum Nasional dan ranah hukum adat (kearifan lokal/musyawarah mufakat)).

Perlu ditegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsep “Komunikasi Persuasif” dengan pendekatan sosialisasi yang “mandiri-struktural/hierarkis” secara aplikatif, kontinyuitas dan tepat sasaran, serta pendekatan sosialisasi secara “horizontal kemitraan” dengan membangun hubungan secara kelembagaan (Pemda Kabupaten Bima, Panwaslih, LSM/NGO’s, Perguruan Tinggi, SMU/SMK, TNI dan Polri, para stakeholder, Media Cetak, & media Elektronik, unsur-unsur lainnya) dalam kesamaan komitment bersama “Menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan sukses, aman, dan legitimate” untuk membantah stigma Nasional bahwa Bima adalah “Zona Merah” (daerah tidak aman), dan stigma tersebut telah terbantahkan sehingga berubah menjadi “Zona Hijau” (daerah aman nan sejuk).