INTERNALISASI PRINSIP ESENSIAL DAN PRINSIP PROSEDURAL DALAM MENJAMIN HAK POLITIK WARGA NEGARA part

Tanggal : 09 September 2016 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

(PART. 2 Akhir)

 

INTERNALISASI PRINSIP ESENSIAL DAN PRINSIP PROSEDURAL

DALAM MENJAMIN

HAK POLITIK WARGA NEGARA (THE CITIZEN’S POLITICAL RIGHTS)

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

(Perspektif Ilmu Hukum)

Oleh :

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.MH.

(Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Bima)

(email : ycnakerajaan@ymail.com)

(blogsite : www.republik-ycna.weebly.com)

 

 

  1.         Prinsip Esensial dan Prinsip Prosedural Dalam Menjamin Hak Politik Warga Negara (The Citizen’s Political Rights) Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia
  2.    Prinsip Esensial

Dimuat dan diaturnya materi HAM (the human rights) secara khusus (termasuk di dalamnya hak politik warga negara (the citizen’s political rights))dalam perubahan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan di atas, dapat membenarkan bahwa prinsip esensial demokrasi sudah terkandung dan dimuat dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Jaminan tersebut merupakan wujud pengakuan terhadap persamaan kedudukan antar warga negara. Yusuf Muhammad menyatakan bahwa pengaturan dari HAM (the human rights) tersebut merupakan wujud dari egaliterianisme dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara 5).

Dalam konteks hak politik (khususnya hak memilih dan dipilih), secara normatif dan konseptual merupakan hak paling esensial dalam politik yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, sehingga tujuan utama hak politik (khususnya hak memilih dan dipilih) dalam Pemilu dan Pemilihan yang telah terinternalisasi dalam Institusi/Lembaga KPU yang dituangkan berbagai Peraturan-Peraturan KPU terkait Data Pemilih adalah bukan hanya sekedar membersihkan nama-nama yang tidak berhak, tetapi lebih kepada penjaminan bahwa setiap warga negara dapat bisa menyalurkan hak politiknya, yang merupakan hak esensial warga negara sesuai prinsip fundamental one personone voice, one vote dalam setiap sistem politik demokratis.

Yang perlu ditekankan untuk menjadi perhatian khusus bahwa prinsip esensial yang terkandung dalam berbagai Peraturan-Peraturan KPU terkait Data Pemilih merupakan turunan dari prinsip esensial secara hierarkies dari UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Normatifnya adalah bahwa keberadaan Peraturan-Peraturan KPU tersebut merupakan amanat yang melekat pada Institusi/kelembagaan KPU secara konstitusional 6) yang kemudian juga secara atibusi kewenangan KPU membentuk Peraturan-Peraturan diberikan oleh Undang-Undang dalam berbagai klausul tunjuknya. Undang-Undang terkait Kepemiluan tidak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Permerintah, melainkan klausul tunjuk dalam Undang-Undang terkait Kepemiluan diberikan kepada Institusi/kelembagaan KPU untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan-Peraturan KPU. Dengan demikian, dalam perspektif ilmu hukum bahwa keberadaan Peraturan-Peraturan KPU tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum Ketatanegaraan di Indonesia, meskipun secara hierarkis tidak dapat disamakan kedudukannya dengan Peraturan Pemerintah, tetapi secara de jure dan de facto diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (lihat Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Menilik dari dasar kewenangan tersebut, maka prinsip esensial yang termaktub dalam berbagai Peraturan-Peraturan KPU pada umumnya, termasuk Peraturan KPU terkait Data Pemilih tidak terlepas dari nilai-nilai esensial hak politik (khususnya hak memilih dan dipilih) yang terkandung dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang substansinya mengelaborasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam menjalankan hak untuk dipilih dan memilih (hak politik (political rights)) tanpa ada tekanan dan pembatasan yang menghambat dalam mengekspresikan diri dengan titik esensinya pada kebebasan yang harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan warga negara lainnya.

Spesifikasi dari konteks esensial diatas, maka hak pilih (memilih dan dipilih) ini memiliki karakter demokratis yang telah terinternalisasi dalam peraturan-peraturan KPU terkait Data Pemilih dengan prinsip-prinsip, yaitu :

1)       Umum (universal). Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara (tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama dan keyakinan politik) memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

2)       Setara (equal). Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam Pemilu dan Pemilihan bagi semua pemilih.

3)       Rahasia (secret). Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan.

4)       Langsung (direct). Prinsip langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara langsung para calon tanpa perantara.

Dengan demikian pada dasarnya hak pilih (memilih dan dipilih) merupakan bentuk dasar demokrasi partisipatoris 7).

  1.    Prinsip Prosedural

Prinsip prosedural merupakan salah satu prinsip yang melekat dalam Negara hukum, yang dalam konteks Negara Indonesia adalah Hukum dan Demokrasi. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, Prinsip prosedural menjadi salah satu prinsip dasar dalam penentuan/tolok ukur kinerja institusi/lembaga sebagai sebuah sistem yang di dalamnya melekat proses kerja menuju cita-cita ideal negara hukum yang demokratis dengan sistem dan tata kelola pemerintahan dalam bingkai good goverment and clean goverment.

Kajian dasar secara falsafi bahwa prinsip prosedural bersumber dari teori keadilan yang dicetuskan oleh Plato yang membagi keadilan dalam 2 (dua) jenis kadilan, yaitu :

1)       Keadilan moral yaitu apabila perbuatan tersebut mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) dengan hak dan kewajibannya.

2)       Keadilan prosedural yaitu apabila perbuatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditetapkan.

Lebih lanjut secara spesifik Gilliland menegaskan bahwa ada tiga komponen pokok dalam keadilan prosedural, yaitu sifat aturan formal dari prosedur yang berlaku, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan, serta perlakuan interpersonal 8). Meskipun komponen pertama secara objektif lebih hakiki, namun komponen kedua dan ketiga porsinya berperan lebih besar dalam menilai keadilan prosedural, tetapi tetap saling bersinergi dan melengkapi, tidak dilihat secara dikotomi. Sifat aturan formal pada umumnya merupakan sesuatu yang telah baku dan dapat diterima apa adanya sebagai sesuatu yang dianggap natural untuk bersinergi dengan tataran praktis dalam menjelaskan dan memperlakukan personal dan kolektif untuk menilai prosedur tersebut hingga tampak lebih adil.

Uraian tersebut mejelaskan bahwa pemahaman terhadap prinsip prosedural (aspek demokrasi prosedural) harus ditempatkan secara proporsional dan tidak dilihat secara dikotomi dalam aspek internalnya maupun ketika berhadapan dengan prinsip substansial (aspek demokrasi subtantif), ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Sehingga dalam keadaan normal, mestinya prinsip prosedural dan prinsip substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional dalam satu bingkai demokrasi khas Indonesia dengan warna prosedural dan substantif. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan. Adanya benturan-benturan yang tidak dapat dihindari antara pemenuhan keadilan berprinsip prosedural di satu sisi dan keadilan berprinsip substantif di sisi lain, harus dapat disiasati dengan solusi hukum yang futuristik dengan tidak saling mengabaikan satu sama lainnya pada tataran toleransi hukum yang porsentase toleransinya dapat diterima secara proporsional dengan tetap merujuk pada keadilan, kepastian, kemanfaatan.

Kaitannya dalam konteks hak untuk dipilih dan memilih (hak politik (political rights)), prinsip prosedural yang bersumber dari keadilan prosedural, dijabarkan secara spesifik dengan Teori Habermas mengenai doktrin hak-hak dasar manusia (basic human rights), yang merupakan teori yang bersifat prosedural. Namun, tidak serta merta doktrin hak-hak dasar manusia (basic human rights) yang bersifat subtantif dan macam-macam doktrin yang esensial dianggap adil dapat dikesampingkan (ditempatkan proporsional) 9).

Habermas, Rawls dan Dworkin menawarkan teori prosedural sampai pada satu titik bahwa norma-norma hak-hak dasar manusia (basic human rights) tersebut memiliki keabsahan selama dipakai oleh individu otonom yang rasional. Perlu diingat bahwa sejumlah hak-hak dasar manusia (basic human rights) yang bercirikan pencerahan juga merupakan hak-hak prosedural, misalnya proses pembelaan diri di pengadilan, jaminan generalitas hukum, dan hak memilih (right to vote) wakil-wakil politik 10).

Atas dasar pijakan teori yang saling bersinergi tersebut di atas, guna menciptakan sistem tata kerja institusi/lembaga KPU yang profesional, subtantif, dan prosedural dalam bingkai good goverment and clean goverment sebagaimana dijelaskan di atas, maka ramifikasi prinsip prosedural yang bersinergi dengan prinsip esensial subtantif yang telah terinternalisasi dalam sistem tata kerja institusi/lembaga KPU terkait penjaminan hak politik warga negara (the citizen’s political rights)) khususnya hak memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah dengan menyediakan daftar pemilih yang dalam sistem tata kerjanya KPU berpedoman kepada prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam Peraturan-Peraturan KPU terkait data pemilih sebagai berikut :

1)       Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

2)       Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.

3)       Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal 11).

Ramifikasi dari prinsip prosedural tersebut di atas terinternaliasi dalam sistem dan proses tata kerja KPU secara internal dan hierarkis (KPU Prov., KPU Kab./Kota) dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana tergambar secara umum dalam bagan di bawah ini :

Bagan II

Tahapan dan Alur Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjamin dan memastikan proses kerja sebagaimana tabel di atas berjalan sesuai dengan kaidah komprehensif, akurat dan mutakhir, penyelenggara bekerja dengan menggunakan sistem terknologi informasi melalui Sistem Data Pemilih (Sidalih). Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Daftar pemilih yang akurat harus memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki 2 (dua) aspek, yaitu : 12)

1)       Aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara.

2)       Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Hak untuk memilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Secara yuridis, KPU menempatkan ketentuan penyusunan data pemilih (warga negara) terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)/Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) yang merupakan prinsip prosedural administratif tidak serta merta menegasi hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) merupakan nomenklatur yang diperlukan untuk menfasilitasi hak demokrasi subtantif warga negara pada saat ada suatu kemungkinan besar bahwa seorang warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT, dan DPK/DPTb-1. DPKTb/DPTb-2 merupakan inisiatif KPU untuk mengakomodir hak konstitusional warga negara (the citizen’s constitutional rights)dengan memasukkan ruang-ruang sinergisitas antara prinsip prosedural (aspek demokrasi prosedural) dengan prinsip substansial (aspek demokrasi subtantif). KPU telah mampu menciptakan paradigma solusif dengan menempatkan kedua prinsip tersebut secara proporsional tanpa saling menegasi, tanpa saling mendikotomi dalam bingkai peraturan hukum yang progresif responsif.

Dengan demikian, penjaminan hak politik warga negara (the citizen’s political rights)) khususnya hak memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan telah terinternalisasi secara Insitusional/kelembagaan KPU dalam berbagai peraturan-peraturannya berdasarkan prinsip esensial dan prosedural proporsional dan yang berkualitas menuju terciptanya pemerintahan yang good goverment and good governance.

 

  1.        Penutup

KPU sebagai komisi negara independen (independent regulatory agencies) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia secara Konstitusional yang telah menempatkan jaringan hukum antara Pemilu dan Pemilihan dengan hak politik warga negara (the citizen’s political rights) secara progresif responsif dengan memasukkan ruang-ruang sinergisitas antara prinsip prosedural (aspek demokrasi prosedural) dan prinsip esensial substantif (aspek demokrasi subtantif) dengan paradigma solusif dalam bingkai internalisasi institusional/kelembagaan guna menjamin hak politik warga negara (the citizen’s political rights).

Kolaborasi prinsip-prinsip tersebut ditempatkan secara proporsional dalam sistem demokrasi ke-Indonesia-an dan tata kerja yang terbuka (transparansi) serta profesional secara institusional/kelembagaan dengan berlandaskan asas-asas yang berlaku dan mengikat secara umum, mampun kaidah-kaidah/prinsip-prinsip khusus terkait penjaminan hak politik warga negara (the citizen’s political rights) menuju terciptanya tata pemerintahan yang good goverment and good governance.

 

 

 

FOOTENOTE

 

1)        Jimly Asshiddiqie, Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan, Makalah untuk Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewargenagaran, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011, Hal., 3-4.

2)        Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hal., 162.

3)        Bambang Sugiono, Perlakuan Khusus (Afirmative Action) Untuk Orang Asli Papua Sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Konstitusi Warga Negara, Jurnal Konstitusi PSK-FH Universitas Cenderawasih Volume I Nomor 1Juni 2009, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal., 82.

4)        Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 2007, Hal., 28.

5)        Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hal., 138.

6)        Lihat tulisan saya yang berjudul Komisi Pemilihan Umum Sebagai Komisi Negara Independen (Independent Regulatory Agencies) Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dimuat dalam Koran Harian Radar Tambora edisi Kamis, 2 April 2015 dan Edisi Senin, 6 April 2015, atau dapat dilihat juga di website/laman KPU Kabupaten Bima (http://kpu-bimakab.go.id/664/#).

7)        Hasyim Asy’ari, Apa Kabar Daftar Pemilih?, Artikel yang diakses di http://perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1236:apa-kabar-daftar-pemilih?&Itemid=123, diakses Januari 2016.

8)        Gilliland, S.W., Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to a Selection System, Journal of Applied Psychology, 1994, 691-701.

9)        Scott Lash, Sosiologi Post Modernisme, Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hal., 112-113.

10)    Ibid., Hal., 114.

11)    Op. Cit., Hasyim Asy’ari, Apa Kabar Daftar Pemilih?, Artikel yang diakses di http://perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1236:apa-kabar-daftar-pemilih?&Itemid=123, diakses Januari 2016.

12)    Ibid.

 

DAFTAR BACAAN

 

BUKU

Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif (terj.) oleh Somardi, Rimdi Pers, Jakarta, 1995.

Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Lili Rasjidi,et.al., Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kesepuluh, 2007.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Rajawali Press, 2009.

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), PT. Rafika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2009.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 2007.

Ramlan Subakti, et.al., Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum, Untuk Pembangunan Tata Politik Demokkratis, Kemitraan Partnership, Jakarta, Cetakan Pertama, 2008.

Scott Lash, Sosiologi Post Modernisme, Kanisius, Yogyakarta, 2009.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

 

JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL WEBSITE

Bambang Sugiono, Perlakuan Khusus (Afirmative Action) Untuk Orang Asli Papua Sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Konstitusi Warga Negara, Jurnal Konstitusi PSK-FH Universitas Cenderawasih Volume I Nomor 1 Juni 2009, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Gilliland, S.W., Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to a Selection System, Journal of Applied Psychology, 1994.

Hasyim Asy’ari, Apa Kabar Daftar Pemilih?, Artikel yang diakses di http://perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1236:apa-kabar-daftar-pemilih?&Itemid=123, diakses Januari 2016.

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003.

......................................., Demokrasi dan HAM, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

......................................., Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan, Makalah untuk Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewargenagaran, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.

Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.

Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1 Juni 2009.

Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3 September 2009.

Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010.

Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 1 Maret 2013.

Majalah Konstitusi Nomor 91 September 2014.

Muchamad Ali Safa’at, Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls), Artikel yang diakses di https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/, diakses Januari 2016.

Suara KPU (Menjaga Hak Rakyat Bersuara dalam Pemilu) Edisi II, Maret-April 2015.

Suara KPU (Menjaga Hak Rakyat Bersuara dalam Pemilu) Edisi IV, Juli-Agustus 2015.

Suara KPU (Menjaga Hak Rakyat Bersuara dalam Pemilu) Edisi V, September-Oktober 2015.

Yuddin Chandra Nan Arif, Komisi Pemilihan Umum Sebagai Komisi Negara Independen (Independent Regulatory Agencies) Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dimuat dalam Koran Harian Radar Tambora edisi Kamis, 2 April 2015 dan Edisi Senin, 6 April 2015, atau dapat dilihat juga di website/laman KPU Kabupaten Bima (http://kpu-bimakab.go.id/664/#).

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (General Assembly of the United Nations) Tentang Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights)).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.