INTERNALISASI PRINSIP ESENSIAL DAN PRINSIP PROSEDURAL DALAM MENJAMIN HAK POLITIK WARGA NEGARA part 1

Tanggal : 29 Juli 2016 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

(PART. 1 Bersambung)

 

INTERNALISASI PRINSIP ESENSIAL DAN PRINSIP PROSEDURAL

DALAM MENJAMIN

HAK POLITIK WARGA NEGARA (THE CITIZEN’S POLITICAL RIGHTS)

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

(Perspektif Ilmu Hukum)

Oleh :

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.MH.

(Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Bima)

(email : ycnakerajaan@ymail.com)

(blogsite : www.republik-ycna.weebly.com)

 

 

  1.        Pijakan Pemahaman Teoritik

Hak individu dalam perkembangan masyarakat demokratis memiliki korelasi yang erat dengan kebutuhan dan keinginan manusia untuk survive dan berinteraksi dengan sesama dalam fungsinya sebagai son politicon (makhluk sosial) guna menunjukkan eksistensi dan upaya pencapaian tujuan yang secara ideal harus berada pada tataran keseimbangan dengan individu-individu kemasyarakatan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang makna hakekatnya melekat pada setiap manusia yang diciptakan dengan kedudukan sederajat dengan hak-hak yang sama, sehingga prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan dimensi utama dalam interaksi sosial.

Secara normatif, HAM (the human rights) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Pada dasarnya HAM (the human rights) berbeda dengan pengertian hak warga negara (the citizen’s rights). Namun demikian, HAM (the human rights) yang telah tercantum dalam UUD 1945, secara otomatis resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara (the citizen’s constitutional rights). Pengertian mengenai hak warga negara (the citizen’s rights) juga perlu dibedakan pula antara hak konstitusional (constitutional rights) dan hak legal (legal rights). Hak konstitutional (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations). Hanya saja, ketika ketentuan tentang HAM (the human rights) diadopsikan secara lengkap dalam UUD 1945, pengertian tentang HAM dan hak asasi warga negara secara substansi memiliki pengertian yang sama sebagai “constitutional rights” yang dijamin dalam UUD 1945. Namun demikian, secara normatif, setiap warga negara Indonesia memiliki juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (legal rights), bukan suatu hak konstitusional (constitutional rights). Sehingga dalam hubungannya dengan negara, konsep HAM (the human rights) melekat warga negara dan/atau warga masyarakat. Setiap orang pada saat yang sama adalah warga masyarakat dan sekaligus merupakan warga negara. Tidak boleh ada orang yang tidak berkewargenegaraan. Hak untuk menjadi warga negara itu bahkan diakui sebagai HAM yang dimiliki oleh setiap orang. Itu sebabnya, dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak atas status kewargenagaraan”. Namun di samping itu, pada saat yang bersamaan sebenarnya setiap orang juga adalah merupakan warga dari suatu masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perkembangan pemikirannya, konsepsi HAM (the human rights) dan demokrasi tidak bisa dimaknai secara parsial, karena akan selalu memiliki relasi pemaknaan yang logis dengan konsepsi hukum dan negara hukum. Konsep “warga” dan “kewargaan” yang di dalamnya melekat HAM (the human rights) dapat dikatakan merupakan konsep hukum (legal concept) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan. Karena itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan harus dilihat terpisah dari statusnya sebagai warga negara (yang melekat HAM-nya). Demikian pula statusnya sebagai warga dari suatu organisasi partai politik harus juga dibedakan dari statusnya sebagai anggota atau warga dari suatu badan hukum perusahaan. Singkatnya bahwa status yang timbul akibat ciptaan hukum atas hak dan kewajiban seseorang atau sesuatu subjek hukum tidak boleh dikacaukan, tidak boleh dicampur-adukkan, dan bahkan tidak boleh dibiarkan mengalami konflik kepentingan satu sama lain. Urusan individu versus urusan institusi tidak boleh dibiarkan dicampur-adukkan tanpa pembedaan yang jelas dan pemisahan yang tegas 1).

Kemudian, dalam sebuah negara hukum, bahwa sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi 2).

Teori kontrak sosial, menyebutkan untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Berdasarkan logika itulah dibuat perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara 3). HAM (the human rights) dalam dokumen politik Internasional yang dilahirkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (General Assembly of the United Nations), pada tanggal 10 Desember 1948 Tentang Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) terdiri dari 30 (tiga puluh) Pasal. Ketentuan Pasal 2 dokumen HAM tersebut menyatakan bahwa :

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

(Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain).

Salah satu konteks pengejawantahan penegakan HAM (the human rights) tersebut yang klasifikasinya merupakan hak politik warga negara (the citizen’s political rights) adalah melalui proses demokrasi, yang antara lain dilakukan melalui prosedur Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penegakan HAM tersebut (termasuk hak politik warga negara (the citizen’s political rights)) harus memperhatikan nilai-nilai keseimbangan terhadap hak warga negara yang lain dalam masyarakat, sehingga dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (General Assembly of the United Nations) Tentang Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights)).

 

  1.        Internalisasi Prinsip Esensial dan Prinsip Prosedural Dalam Menjamin Hak Politik Warga Negara (The Citizen’s Political Rights) Oleh Komisi Pemilihan Umum
  2.         Konteks Hak Politik Warga Negara (The Citizen’s Political Rights) Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia

Pada dasarnya bahwa proses pemilihan jabatan politik menggunakan mekanisme Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan prasarat awal mewujudkan negara demokratis. Namun tidak serta merta Pemilihan Umum dan Pemilihan identik dengan demokrasi. Menurut Aristoteles, prinsip yang harus dipenuhi dalam demokrasi adalah adanya kebebasan dan kesetaraan dalam menjalankan hak untuk dipilih dan memilih (hak politik (political rights)) 4). Hak memilih dan dipilih dijalankan sesuai dengan kehendaknya, tanpa ada tekanan dan pembatasan yang menghambat dalam mengekspresikan diri. Kebebasan itu harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk dipilih, tidak boleh melanggar prinsip yang sama untuk memilih.

Perspektif demokrasi memberikan gambaran yang sangat penting dalam membangun peran serta masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai unsur utama untuk pendewasaan pemahaman demokrasi. Peran serta tersebut, dalam konsep HAM (the human rights) melekat warga negara dan/atau warga masyarakat yang memberikan ruang dan kapasitas untuk memenuhi hak-haknya dan mengembangkan potensi serta prakarsa lokal yang terjelma dalam bentuk hak politik (political rights).

Konteks hak politik warga negara (the citizen’s political rights) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, salah satunya adalah partisipasi politik (hak memilih dan dipilih) yang perlu dijamin secara substantif, prosedural dan teknis oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih bersifat lex specialis, maka titik berat demokrasi pada tingkat partisipasi rakyat dapat tercipta secara responsif yang berujung pada sebuah paradigma budaya hukum yang telah mendarah daging dalam diri rakyat yang secara sadar maupun tidak telah menjalankan budaya demokrasi.

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak politik warga negara (the citizen’s political rights)mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai dari Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (5). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1). Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara (the citizen’s political rights)dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM (the human rights).

 

Bagan I

Jaringan Hukum antara Pemilu dan Pemilihan

dengan Hak Politik Warga Negara (The Citizen’s Political Rights)

 

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa :

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) bahwa :

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk melaksanakan hak memilihnya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut yang harus diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia.

Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai hak yang secara legalitas telah diakui dan diatur di Indonesia. Kondisi demikian tersebut di atas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagimana dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Realisasi untuk menjamin hak politik warga negara (the citizen’s political rights) sebagaimana diuraikan di atas telah terinternalisasi dalam institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berbagai regulasi yang secara substantif dan teknis telah mengatur khusus perihal hak politik warga negara (the citizen’s political rights) dengan prinsip dasar bahwa daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum  dan Pemilihan yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak politik warga negara (the citizen’s political rights) yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan legitimasi atas hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dicapai.

Pada tataran teknis operasional, prinsip dasar tersebut dielaborasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam 2 (dua) prinsip ramifikasi, yaitu prinsip esensial dan prinsip prosedural sebagai bentuk pengejawantahan dari kerangka hukum dan nilai-nilai HAM (the human rights) dalam UUD 1945, yang secara otomatis resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara (the citizen’s constitutional rights), yang kemudian melahirkan hak hukum warga negara (the citizen’s legal rights) yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations).