DELIK PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN DALAM KUHP WvS YANG DIADOPSI OLEH PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DAN/ATAU

Tanggal : 08 Maret 2016 - Penulis : Administrator



Atur ukuran font text : A+ A-

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.MH.

(Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Bima)

 

Induk/payung peraturan hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Nama asli dari KUHP ini adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor : 33, 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada Tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama Wetboek van Srafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) diubah menjadi Wetboek van Srafrecht (WvS) dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada Tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut, maka pada Tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 jo. Pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan KUHP yang lahir pada tanggal 1 Januari 1918. Perubahan yang penting dari KUHP ciptaan dan warisan Belanda tersebut diadakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan KUHP itu, maka mulai 1 Januari 1918 berlakulah satu macam Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk Indonesia (unifikasi Hukum Pidana).

Yang menarik dan menjadi perhatian khusus dalam tulisan ini adalah terkait dengan dimuatnya norma-norma pasal yang berkaitan dengan delik Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan di dalam KUHP (WvS) tersebut. Pasal-Pasal tersebut sudah ada sejak diberlakukannya di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor : 33, 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918, yang otomatis Indonesia masih dijajah oleh Belanda sehingga praktis Pemilu dan/atau Pemilihan belum ada. Tampaknya ketentuan dalam WvSNI Belanda diambil begitu saja untuk Hindia Belanda, oleh karena di Negeri Belanda memang sudah dilaksanakan Pemilu dan/atau Pemilihan pada masa itu. Di Indonesia, Pemilu Nasional barulah dilaksanakan sesudah Indonesia merdeka, tepatnya di Tahun 1955 yang merupakan Pemilu Nasional pertama.

Delik Pemilu dan/atau Pemilihan di dalam KUHP (WvS) dapat dilihat dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, yaitu Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152. Adapun delik-delik Pemilu menurut ketentuan pasal-pasal KUHP (WvS) tersebut meliputi :

  1. Merintangi Orang Menjalankan Haknya Dalam Memilih (Pasal 148 KUHP (WvS))

Delik menghalangi orang lain mempergunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan dengan bebas dan secara tidak terganggu yang diatur dalam Pasal 148 KUHP (WvS) tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Unsur subjektif : opzettelijk, artinya dengan sengaja;
  2. Unsur objektif :
    • Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
    • Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
    • Menghalangi atau merintangi seseorang;
    • Mempergunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu (Lamintang, Delik?Delik Khusus: Kejahatan?Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, 1987, Hal., 344).

Ancaman pidananya tunggal-maksimum yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

  1. Suap Menyuap (Pasal 149 KUHP (WvS))

Delik yang diatur dalam Pasal 149 KUHP (WvS) itu hanya melekat unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :

  1. Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
  2. Menyuap orang lain dengan pemberian atau janji;
  3. Agar orang lain tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya atau agar ia mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu (, Hal., 357).
  1. Tipu Muslihat Pada Suara Pemilih (Pasal 150 KUHP (WvS))

Delik dalam Pasal 150 KUHP (WvS) hanya melekat unsur-unsur objektif, yakni :

  1. Pada waktu diselenggarakan suatu pemilihan berdasarakan suatu peraturan umum;
  2. Melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya menipu;
  3. Hingga suara seorang pemilih menjadi tidak sah atau;
  4. Hingga orang lain daripada yang dimaksudkan oleh pemilih menjadi terpilih (, Hal., 373).
  5. Memakai Nama Orang Lain Untuk Ikut Dalam Pemilihan (Pasal 151 KUHP (WvS))

Delik dalam Pasal 151 KUHP (WvS) terdiri dari unsur-unsur :

  1. Unsur subjektif : opzettelijk atau dengan sengaja;
  2. Unsur-unsur objektif :
  • Mengaku dirinya sebagai orang lain;
  • Turut serta dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan suatu peraturan umum (, Hal., 377).
  1. Menggagalkan Pemungutan Suara Yang Telah Dilakukan atau Tipu Muslimat yang Menyebabkan Putusan Pemungutan Suara itu Lain Dari Yang Seharusnya (Pasal 152 KUHP (WvS))

Unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 152 KUHP (WvS) adalah :

  1. Unsur subjektif : opzettelijk atau dengan sengaja;
  2. Unsur-unsur objektif :
  • Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
  • Menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan;
  • Melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu;
  • Yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain;
  • Lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah (, Hal., 382).

Dilihat dari letak pasal-pasal ketentuan pidana yang berada di dalam KUHP (WvS) yaitu di Buku II Bab IV maka tindak pidana Pemilu/Pemilihan dianggap sebagai “kejahatan” (Perspektif KUHP (WvS)). Ketentuan-ketentuan tesebut, telah di adopsi dalam Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan (Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang) dengan rumusan norma yang lebih spesifik dan tegas dengan ancaman pidana yang disesuaikan perkembangan hukum pidana berdasarkan doktrin konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut.